Thu, Mar 10th 2011, 08:10
TAKENGON - Sepanjang satu dasawarsa terakhir, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dinilai belum menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan yang dijalankan pemerintah lebih berorientasi pada tata kelola administrasi, pencitraan pemerintah, peningkatan sarana infrastruktur, dan bantuan sosial yang bersifat instan (sementara), sehingga tidak berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan upaya pemandirian masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial lainnya.
Di samping itu, belum tertata dengan baik koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Tengah antara satu program dengan program lainnya. Akibatnya, visi dan misi Kabupaten Aceh Tengah tidak tercapai. Sementara pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar seperti ketersediaan makan, minum, pendidikan, layanan kesehatan dan sanitasi lingkungan, rasa aman, peningkatan penghasilan kelurga dan keberlangsungan hidup keluarga belum terpenuhi.
Hal itu dikatakan Anggota DPRK Aceh Tengah, Bardan Sahidi, saat pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kampung dan Kecamatan dalam Forum SKPK Aceh Tengah, Rabu (9/3) di Oproom Setdakab Aceh Tengah.
Dikatakannya, sebagai tolok ukur rendahnya kualitas hidup rakyat di Kabupaten Aceh Tengah, masih banyak ditemukan penderita gizi buruk, penyakit hidrocepallus, malaria, Deman Berdarah Dengue (DBD), tingginya angka kematian ibu dan bayi serta penyakit-penyakit akibat minimnya asupan gizi masyarakat.
Selain itu, kata Bardan Sahidi, sebaran tenaga pendidik masih menumpuk di seputaran Kota Takengon, ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan masih di bawah standar, tingginya angka kesakitan akibat lingkungan yang tidak sehat serta membludaknya permintaan bantuan sosial perorangan dan kelompok kepada Pemkab Aceh Tengah. Gejala ini merupakan bukti lemahnya upaya peningkatan pendapatan warga serta lemahnya kualitas hidup secara keseluruhan masyarakat dataran tinggi Gayo.
Dalam Forum SKPK Aceh Tengah ini, katanya, menjadi momentum strategis untuk merumuskan program kerja yang akan dibiayai APBK Aceh Tengah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gayo secara bermartabat dengan penyusunan anggaran yang menyentuh kehidupan masyarakat luas.
“Melalui Forum SKPK ini diharapkan mampu merumuskan kebijakan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih menyentuh hajat hidup masyarakat daerah penghasil kopi itu,” ujar Bardan.
Usai Forum SKPK Aceh Tengah yang berlangsung sehari itu dilanjutkan dengan Musrenbang tingkat Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (15/3) di Gedung DPRK Aceh Tengah.(min)
Sumber : Serambinews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar